Badan Pengawas Obat dan Makanan, umumnya dikenal dengan singkatan BPOM adalah salah satu lembaga pemerintah yang memiliki wewenang tugas pemerintahan dalam lingkup pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia.
Badan POM berada di bawah dan memikul tanggung jawab kepada Presiden, melalui Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan khusus untuk bidang kesehatan.
Bedanya BPOM dan POM
BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, sedangkan POM adalah singkatan dari Pengawas Obat dan Makanan. Awalnya, lembaga ini disebut sebagai Pengawas Obat dan Makanan (POM), dan kemudian pada tahun 2014, namanya diubah menjadi Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) untuk mencerminkan statusnya sebagai badan otonom yang lebih independen.
Jadi, meskipun sebutan "Badan POM" masih digunakan secara informal, sekarang ini secara resmi lembaga tersebut dikenal sebagai Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
BPOM Mengawasi Apa Saja?
Otoritas Badan POM RI memiliki tugas untuk penelusuran menyeluruh terhadap obat dan makanan, mencakup evaluasi komprehensif terhadap aspek keamanan, manfaat, dan kualitas produk yang didaftarkan sebelum dapat diberikan izin beredar.
Proses pengawasan juga melibatkan pemantauan produk setelah mendapatkan izin, tindakan penegakan hukum, dan upaya pemberdayaan masyarakat.
--
Bagaimana regulasi hukum terkait dengan BPOM?
Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sendiri sudah ada dan diatur secara khusus dalam Peraturan No. 21 Tahun 2020 mengenai BPOM.
Peran Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Indonesia sangat krusial dalam menjaga keamanan, kemanan, dan mutu obat dan makanan yang beredar di masyarakat. Ada beberapa kepentingan utama yang diatur oleh regulasi hukum BPOM:
1. Perlingungan Konsumen:
Regulasi hukum yang mengarahkan BPOM bertujuan untuk menjaga konsumen dari risiko kesehatan yang mungkin timbul akibat konsumsi obat dan makanan yang tidak aman atau berkualitas rendah. BPOM memastikan bahwa produk-produk tersebut memenuhi standar keamanan dan kualitas yang telah ditetapkan.
2. Kesejahteraan Masyarakat:
Kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada ketersediaan obat dan makanan yang aman dan berkualitas. BPOM memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa produk-produk yang beredar di pasaran mematuhi standar keamanan dan tidak merugikan kesehatan masyarakat.
3. Pengawasan Terhadap Obat Ilegal dan Produk Makanan:
Regulasi BPOM juga bertujuan untuk mengontrol penyebaran obat ilegal dan produk makanan yang tidak memenuhi standar. Dengan regulasi yang ketat, diharapkan dapat mengurangi risiko penyebaran penyakit melalui produk yang tidak terjamin keamanannya.
4. Kemajuan Industri Farmasi dan Pangan:
Adanya regulasi yang jelas memberikan kepastian dan panduan bagi produsen dalam mengembangkan, memproduksi, dan mendistribusikan produk mereka, mendukung pertumbuhan berkelanjutan industri farmasi dan pangan.
5. Meningkatkan Citra Produk Indonesia:
Regulasi yang mengatur BPOM juga dapat meningkatkan citra produk Indonesia di mata konsumen, baik di dalam negeri maupun di pasar internasional. Produk yang telah mendapatkan sertifikasi BPOM dianggap lebih aman dan berkualitas, memperkuat daya saing produk Indonesia di pasar global.
6. Penegakan Hukum:
Regulasi BPOM memberikan dasar hukum untuk BPOM melakukan pengawasan, pemeriksaan, dan tindakan hukum terhadap pelanggaran oleh produsen atau distributor yang tidak mematuhi standar keamanan dan kualitas.
7. Korelasi dengan Standar Internasional:
Melalui regulasi BPOM, Indonesia memastikan bahwa regulasi dan standarnya sejalan dengan standar internasional. Ini penting untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan memastikan produk Indonesia dapat diterima di pasar global.
Oleh karena itu, regulasi hukum yang mengatur BPOM di Indonesia tidak hanya berfungsi untuk melindungi konsumen, tetapi juga untuk mendorong kemajuan industri farmasi dan pangan serta menjaga reputasi produk Indonesia di tingkat nasional dan internasional.
Berapa Lama Lisensi BPOM Berlaku?
Untuk Sertifikat CPOB dengan Masa Berlaku yang melebihi dua tahun sejak pembayaran PNBP adalah Dua tahun telah berlalu sejak pembayaran PNBP. Apabila kurang dari dua tahun, Masa Berlaku Surat Keterangan Penerapan CPOB akan setara dengan Masa Berlaku Sertifikat CPOB.
Sedangkan untuk produk kecantikan, Nomor notifikasi kosmetika dapat berlaku hingga jangka waktu 3 tahun.
--
Biaya Pengurusan BPOM
Pengurusan izin BPOM memiliki biaya awal sebesar Rp100.000 per produk untuk kategori makanan dan obat-obatan.
Sementara itu, untuk notifikasi jasa kosmetika yang diproduksi di negara-negara anggota ASEAN, tarifnya mencapai Rp500.000 per produk.
Untuk produk kosmetika yang diproduksi di luar wilayah ASEAN, biaya pengurusan izin BPOM dimulai dari Rp1,5jt per produk.
Kenapa biayanya mahal? Alasan kenaikan biaya terletak pada ketatnya pemeriksaan BPOM. Biaya ini dihitung berdasarkan jumlah varian produk (bukan jumlah keseluruhan produk). Proses pemeriksaan melibatkan biaya visitasi, uji laboratorium, biaya administrasi, dan publikasi. Semua elemen ini berkontribusi pada keseluruhan biaya pengurusan, menjadikannya mahal karena mempertimbangkan sejumlah faktor yang terlibat dalam penjaminan kualitas dan keamanan produk.
Bedanya FDA dan BPOM
Mungkin banyak yang masih bingung apa bedanya kedua badan ini. Yurisdiksi menjadi perbedaan kunci antara FDA dan BPOM. FDA beroperasi di Amerika Serikat, sementara BPOM berada di wilayah Indonesia.
Walaupun keduanya memiliki fungsi yang serupa, peraturan dan persyaratan yang berlaku mungkin berbeda di kedua negara ini.
Apakah Produk BPOM pasti Halal?
Mungkin banyak juga yang masih belum tau info ini. Meskipun suatu produk sudah secara resmi terdaftar di BPOM RI, itu belum menjamin bahwa produk tersebut telah memperoleh sertifikat halal. Banyak masyarakat yang masih bingung mengenai regulasi peredaran produk di Indonesia, terutama terkait dengan izin edar dan sertifikasi halal produk.
Kedua badan ini beda ranah spesifikasi pengecekan ya!.
--
Kesimpulan
Banyak UMKM yang belum menyadari betapa wajibnya lisensi dari BPOM untuk produk mereka. Jika memiliki Lisensi BPOM, berarti sebuah produk sudah memberi bukti nyata bahwa produk yang ada telah melalui uji coba dan memenuhi standar keamanan yang diperlukan untuk dijual di pasar Indonesia. Hal ini dapat memberikan keyakinan tambahan kepada masyarakat atau calon konsumen terkait keamanan dan kualitas produk tersebut.